Otsus Papua Gagal, Pemerintah Pusat tidak Tanggap

JAKARTA. Otonomi Khusus Papua yang sudah sembilan tahun berjalan (sejak 2002) dinyatakan gagal. Pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri diminta bertanggungjawab, namun sampai saat ini, belum ada langkah konkret menanggapi kegagalan otsus ini.

Demikian dingkapkan oleh Zack Z Rumpedai, Koordinator Koalisi Mahasiswa Papua Bersatu (KMPB), saat mendatangi Kantor Kementerian dalam Negeri bersama 30-an mahasiswa Papua, di Jakarta, Senin (2/5).

Rumpedai mengatakan, jelas-jelas otonomi khusus Papua sudah gagal, namun seperti tidak ada tindakan tegas dari pusat untuk menanggapi situasi ini. Gagalnya otsus kata dia, terutama karena banyak dana otsus yang tidak dipakai untuk kesejahteraan rakyat, tetapi untuk kesejahteraan para pejabat.

"Gagalnya otsus di Papua karena makin menyuburkan praktek korupsi di kalangan pejabat, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Sementara itu, rakyat Papua tetap saja miskin," ungkapnya.

"Kalau saja dana-dana otsus itu dipakai dengan baik, maka situasinya mungkin akan lain. Jadi untuk apa otsus kalau tidak menyejahterakan orang Papua. Kami menilai Otonomi khusus di Papua sudah gagal total," tandas Rumpedai kepada Media Indonesia.

Rumpedai memberi contoh misalnya manipulasi data dan laporan keuangan fiktif yang banyak dilakukan pejabat Papua. Selain itu, pencairan dana otsus pada akhir tahun anggaran (September-oktober) yang dinilai Rumpedai tidak efektif untuk pelayanan kebutuhan masyarakat, dan lagi rekrutmen PNS masih banyak dari orang-orang di luar Papua. Selain itu, katanya, mental pejabat Papua yang jadi artis ibu kota RI karena waktunya lebih banyak di luar Papua.

"Gubernur Papua Barat misalnya, Abraham Arturi bersama bupati/wali kota, susah sekali ditemui di Papua, karena rata-rata mereka 10 hari di Papua dan 20 hari lainnya dinas di luar kota. Di Jakarta misalnya kita menjumpai mereka di hotel-hotel mewah. Mau jadi apa kalau mental pejabat seperti ini," gugat Rumpedai.

Maka itu, ujarnya lagi pemerintah pusat segera ambil tindakan tegas untuk menanggapi parahnya situasi di Papua karena otsus yang tidak jalan. "Kami datang ke sini untuk meminta pemerintah pusat, Mendagri agar segera mengevaluasi otsus di Papua. Kalau pun sudah evaluasi, beri tindakan tegas. Kontrol pemerintahan daerah, tertibkan pejabat-pejabatnya, seret juga koruptor-koruptornya," pungkas Rumpedai. Sumber: Media Indonesia.

Artikel Terkait :

Gubernur Papua-Papua Barat Disebut Mirip Artis
Papua Barat Masuk Dalam 5 Provinsi Termiskin di Indonesia.
Anggota Dewan tidak Jujur Terkait Deposito Dana Otsus Papua.