Anggota Dewan tidak Jujur Terkait Deposito Dana Otsus Papua

Papua Corruption Watch menilai pihak Dewan Perwakilan Rakyat Papua, melakukan pembohongan publik soal temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait adanya deposito dana Otonomi Khusus di Bank Mandiri senilai Rp1,85 triliun.

Ketua Papua Corruption Watch (PCW) Rifai Darus, Kamis (28/4) mengatakan, pihaknya merasa heran dengan statement sebagian anggota DPRP yang mengaku tidak tahu kalau ada dana otsus sebesar itu, yang didepositokan oleh pemerintah provinsi Papua di sejumlah bank.

"Tidak mungkin anggota dewan tidak tahu, karena dilakukannya deposito oleh pihak eksekutif, tentu sebelumnya telah melalui persetujuan pihak dewan yang melakukan fungsi pengawasan," ujarnya di Jayapura, Rabu.

Apalagi, katanya menambahkan, setiap investasi dengan deposito atau pemindahan dana yang dilakukan pemerintah provinsi Papua, tentu pihak legislatif juga tahu.

"Anehnya kenapa saat temuan BPK sudah dipublikasi baru dewan pura-pura mengeluarkan statement bilang kaget, dan tidak pernah tahu ada dana itu," tegasnya.

Sehingga yang terekam oleh masyarakat luas, seolah-olah hanya terlihat tidak ada transparansi dari eksekutif," sambungnya.

Menurut Rifai Darus, ini juga membuktikan kalau pihak legislatif provinsi Papua kurang melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana Otsus Papua, dan bersama pihak eksekutif terkesan melakukan pembiaran atas multi tafsir aturan perundangan yang digunakan sebagai dasar penggunaan dana itu.

"Dewan bersama legislatif sepertinya tidak pernah mau berusaha membuat Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang merupakan amanat UU Otsus, untuk digunakan sebagai dasar hukum penggunaan dana otsus. Justru yang terjadi malah selalu menggunakan Permendagri sebagai acuannya," paparnya.

Dalam kesempatan tersebut, Rifai Darus juga mengajak semua pihak yang ada di provinsi paling timur Indonesia itu, agar bersama mengawal penggunaan dana Otsus untuk masa depan Papua.

Dia katakan, tanpa adanya peran serta semua pihak dalam mengawal penggunaan dana Otsus, bukan mustahil banyak yang dipergunakan tidak pada tempatnya serta untuk kepentingan pribadi.

"Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2008-2010 lalu saja, ditemukan adanya penyimpangan dana otsus senilai Rp1,85 triliun yang didepositokan pemerintah provinsi Papua di Bank Mandiri," urainya. Sumber: Media Indonesia


Berita Terkait :
Otsus Papua Gagal, Pemerintah Pusat tidak Tanggap.
Gubernur Papua-Papua Barat Disebut Mirip Artis.
Papua Barat Masuk Dalam 5 Provinsi Termiskin di Indonesia.

14.17 | 0 komentar | Read More

Otsus Papua Gagal, Pemerintah Pusat tidak Tanggap

JAKARTA. Otonomi Khusus Papua yang sudah sembilan tahun berjalan (sejak 2002) dinyatakan gagal. Pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri diminta bertanggungjawab, namun sampai saat ini, belum ada langkah konkret menanggapi kegagalan otsus ini.

Demikian dingkapkan oleh Zack Z Rumpedai, Koordinator Koalisi Mahasiswa Papua Bersatu (KMPB), saat mendatangi Kantor Kementerian dalam Negeri bersama 30-an mahasiswa Papua, di Jakarta, Senin (2/5).

Rumpedai mengatakan, jelas-jelas otonomi khusus Papua sudah gagal, namun seperti tidak ada tindakan tegas dari pusat untuk menanggapi situasi ini. Gagalnya otsus kata dia, terutama karena banyak dana otsus yang tidak dipakai untuk kesejahteraan rakyat, tetapi untuk kesejahteraan para pejabat.

"Gagalnya otsus di Papua karena makin menyuburkan praktek korupsi di kalangan pejabat, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Sementara itu, rakyat Papua tetap saja miskin," ungkapnya.

"Kalau saja dana-dana otsus itu dipakai dengan baik, maka situasinya mungkin akan lain. Jadi untuk apa otsus kalau tidak menyejahterakan orang Papua. Kami menilai Otonomi khusus di Papua sudah gagal total," tandas Rumpedai kepada Media Indonesia.

Rumpedai memberi contoh misalnya manipulasi data dan laporan keuangan fiktif yang banyak dilakukan pejabat Papua. Selain itu, pencairan dana otsus pada akhir tahun anggaran (September-oktober) yang dinilai Rumpedai tidak efektif untuk pelayanan kebutuhan masyarakat, dan lagi rekrutmen PNS masih banyak dari orang-orang di luar Papua. Selain itu, katanya, mental pejabat Papua yang jadi artis ibu kota RI karena waktunya lebih banyak di luar Papua.

"Gubernur Papua Barat misalnya, Abraham Arturi bersama bupati/wali kota, susah sekali ditemui di Papua, karena rata-rata mereka 10 hari di Papua dan 20 hari lainnya dinas di luar kota. Di Jakarta misalnya kita menjumpai mereka di hotel-hotel mewah. Mau jadi apa kalau mental pejabat seperti ini," gugat Rumpedai.

Maka itu, ujarnya lagi pemerintah pusat segera ambil tindakan tegas untuk menanggapi parahnya situasi di Papua karena otsus yang tidak jalan. "Kami datang ke sini untuk meminta pemerintah pusat, Mendagri agar segera mengevaluasi otsus di Papua. Kalau pun sudah evaluasi, beri tindakan tegas. Kontrol pemerintahan daerah, tertibkan pejabat-pejabatnya, seret juga koruptor-koruptornya," pungkas Rumpedai. Sumber: Media Indonesia.

Artikel Terkait :

Gubernur Papua-Papua Barat Disebut Mirip Artis
Papua Barat Masuk Dalam 5 Provinsi Termiskin di Indonesia.
Anggota Dewan tidak Jujur Terkait Deposito Dana Otsus Papua.

14.12 | 0 komentar | Read More

Gubernur Papua-Papua Barat Disebut Mirip Artis

Gubernur Papua-Papua Barat Disebut Mirip Artis
Lantaran Lebih Banyak Berada di Jakarta dan Sulit Ditemui

JAKARTA (Senin, 2 Mei 2011) – Sekelompok massa yang menamakan diri Koalisi Mahasiswa Papua Bersatu (KMPB) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Kementrian DalamNegeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (2/5). Massa aksi yang dipimpin Zack Z Rumpedai ini menyoroti implementasi otonomi khusus Papua yang sudah berjalan semibilan tahun, yang menurut mereka gagal total.

Penyebab kegagalan menurut mereka adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah Papua dan Papua Barat. Gubernur Papua Barnabas Suebu dan Gubernur Papua Barat Abraham Oktovianus Atururi beserta seluruh bupati/walikota di kedua provinsi itu, dinilai tidak serius mengurus rakyat. Mereka menyebut para pejabat itu mirip artis, lantaran sulit ditemui.

“Gubernur Papua Barnabas Suebu dan Gubernur Papua Barat Abraham Oktovianus Atururi bersama bupati/walikota, kepala dinas, kepala keuangan, kepala seksi tingkat provinsi dan kabupaten/kota di seluruh tanah Papua adalah artis ibukota negara RI,” ujar Zack Rumpedai seperti tertuang dalam keterangan tertulisnya yang dibagikan ke wartawan di tengah aksi.

Dia menyebut, dalam sebulan para pejabat di Papua dan Papua Barat rata-rata hanya 10 hari saja ada di Papua. Sementara, yang 20 hari sisanya berada di luar daerah. “Dimana mereka mudah ditemui di hotel-hotel mewah, mall mewah, restoran mewah di Jakarta daripada di Tanah Papua. Ironis memang. Itulah perilaku pejabat pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat,” lanjut Zack.

“Jika tidak percaya, lakukan saja survey ke hotel-hotel dan fasilitas hiburan di Jakarta dan pengecekan peredaran uang daerah yang beredar di Jakarta,” tantang Zack.

Mereka juga menyoroti rekrutmen CPNS di provnsi dan kabupaten/kota di Tanah Papua, yang dinilainya belum memprioritaskan orang asli Papua. Kedua gubernur juga dinilai tidak transparan soal program pembangunan.

Program pendidikan untuk seribu doktor juga dinilai gagal. Alasannya, yang mengikuti program doktor kebanyakan usianya sudah menjelang pensiun. Program biaya siswa juga dipertanyakan, lantaran menurut Zack, banyak mahasiswa Papua yang tidak mendapatkan beasiswa. Mereka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan mengatasi maraknya dugaan korupsi di Tanah Papua.

Sementara, pemerintah pusat juga dinilai tidak serius mengawal otonomi khusus Papua. Antara lain menurut mereka, ada dualisme aturan. Untuk tingkat provinsi diberlakukan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang otsus Papua, sedang untuk kabupaten/kota menggunakan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

“Pencairan dana otsus papua tiap tahun dicairkan pada akhir tahun anggaran, yakni Septeber-Oktober, sehingga dana tidak bisa dimanfaarkan efektif. Bahkan terlihat adanya manipulasi data dan banyaknya laporan keuangan yang fiktif,” demikan tertuang dalam selebaran pernyataan sikap KMPB.

Massa aksi juga membawa sejumlah poster, yang antara lain berbunyi ‘Tolong Tangkap Koruptor Papua’, ‘Otsus Gagal Total’. Sejumlah aparat kepolisian menjaga aksi yang berlangsung persis di pintu utama gedung kementrian yang dipimpin Gamawan Fauzi itu. Sumber: Jawa Pos National Network

Artikel Terkait :

Anggota Dewan tidak Jujur Terkait Deposito Dana Otsus Papua.
Otsus Papua Gagal, Pemerintah Pusat tidak Tanggap.
Papua Barat Masuk Dalam 5 Provinsi Termiskin di Indonesia.

10.04 | 0 komentar | Read More

Perompak Somalia Lecehkan Pemerintah RI

Jakarta: Drama pembebasan 20 sandera anak buah kapal (ABK) MV Sinar Kudus dari perompak Somalia berakhir pada hari ke-46. Walau begitu, opsi menebus US$4,5 juta (Rp38,5 milar) dinilai semakin mempertegas posisi Indonesia sebagai negara pecundang. Hal itu dikemukakan pakar hubungan internasional Universitas Parahyangan (Unpar) Sukawarsini Djelantik saat dihubungi, Selasa (3/5).

Sukawarsini merasa pengiriman sejumlah besar tentara tidak diperlukan apabila hanya mengawal kapal yang telah dibajak menuju perairan internasional serta menyampaikan uang tebusan.

"Jika hasil akhirnya telah diketahui yaitu untuk memenuhi semua tuntutan pembajak berupa pembayaran uang tebusan tepat dan sesuai dengan jumlah tuntutan, apakah pengiriman tim operasi pembebasan tidak mubazir?" katanya via sambungan telepon.

Sukawarsini menambahkan, sudah sepantasnya bangsa Indonesia merasa terpukul atas pelecehan keamanan yang dilakukan perompak Somalia. Meski keselamatan 20 ABK Sinar Kudus patut disyukuri, pembajak Somalia berhasil mempertontonkan drama pelecehan keamanan dan kemampuan Pemerintah Indonesia.

"Ketika penyanderaan tengah berlangsung, kita sangat ingin menyaksikan klimaks berupa sebuah aksi heroik berupa upaya pembebasan oleh aparat keamanan yang tidak melecehkan harga diri bangsa. Sudah sangat lama pula kita tidak memperlihatkan sebagai bangsa yang berani dan berprestasi di tingkat global. Kali ini pun kita terpaksa kembali menekan harga diri bangsa," tutur pemegang gelar doctor of philosophy dari Flinders University, Adelaide, Australia itu. Sumber: Metrotvnews.com

23.36 | 0 komentar | Read More

Manokwari - Mau Ujian Nasional, Siswa Belum Lancar Membaca

Manokwari: Ironi dunia pendidikan tidak hanya terjadi karena gedung reot. Ironi juga menggelayut pada para siswa. Di Papua Barat, karena kekurangan buku panduan dan tenaga pengajar sejumlah siswa kelas enam sekolah dasar belum lancar membaca.

Ini terjadi di Sekolah Dasar Negeri Kernei Distrik Masni, Manokwari. Satu ruangan itu diisi hanya lima orang. Sebenarnya ada 11 siswa di dalam kelas yang merupakan gabungan dari siswa kelas lima dan kelas enam sebanyak tujuh orang. Penggabungan ini terpaksa dilakukan karena kekurangan tenaga guru.

Di antara tujuh siswa kelas enam yang akan mengikuti ujian bulan Mei ini hanya ada tiga siswa yang sudah lancar membaca. Empat lainnya belum lancar membaca. Mereka hanya mampu mengeja huruf demi huruf untuk disambungkan menjadi satu kata. Namun, ada pula yang benar-benar sama sekali tidak bisa membaca.

Menurut seorang guru, Obeth Majiwiguru, siswa kesulitan membaca karena kurang buku panduan dan tenaga guru. Meski terjadi di wilayah terpencil, kondisi ini tetap harus menjadi perhatian. Apalagi para siswa harus segera mengikuti ujian akhir sekolah yang berstandar nasional. Sumber: Metrotvnews.com

18.09 | 0 komentar | Read More

Klaim Didukung Amerika, Papua Minta Merdeka

MANOKWARI Senin (2/5/2011)- Ratusan warga Manokwari kembali menggelar aksi turun jalan. Aksi yang dipelopori kalangan mahasiswa ini untuk memperingati Papua masuk kedalam wilayah NKRI 1 Mei tahun 1969.

Aksi mahasiswa dan masyarakat diawali di depan Kampus Universitas Papua (Unipa) Kelurahan Amban Distrik Manokwari Barat. Setelah itu masa berkonvoi dengan berjalan kaki menuju panggung penerangan Sanggeng Manokwari sambil memegang spanduk dan pamphlet. Sepanjang jalan massa menyerukan yel-yel “Papua Merdeka”.

Koordinator aksi demo, Silas Ayemi dalam orasinya mengatakan, kehadiran Miss Helanie Higgins ke Papua tanggal 26 Januari 2011 lalu adalah wujud perhatian pemerintah Amerika Serikat merespon aspirasi persoalan masyarakat Papua. Persoalan yang dimaksud Silas adalaj kasus di Wasior, Abepura, Tingginambut Puncak Jaya yang melibatkan oknum TNI yang hingga saat ini tidak mendapat perhatian serius dari Pemerintah Indonesia.

Lebih lanjut, Silas menjelaskan hingga kini kedutaan besar Amerika tetap memantau situasi Papua. "Masyarakat papua jangan takut dan ragu untuk meneriakan Referendum," kata Silas pada aksi demosntrasi, Senin (2/5).

Silas menambahkan, selain Amerika, Parlemen Inggris dan Australia juga selalu memperdebatkan persoalan yang terjadi di tanah papua. Dengan dukungan internasional ini, sudah saatnya masyarakat papua satukan presepsi untuk menentukan nasibnya sendiri alias Merdeka. Aksi demo tersebut sempat membuat macet arus lalu lintas didaerah Makalo dan Sanggeng Manokwari – Papua Barat. Sumber: Jawa Pos National Network.

18.02 | 0 komentar | Read More

Berkas Bupati Teluk Wondama Diserahkan

MANOKWARI (Senin, 2 Mei 2011) - Kepolisian Resor Manokwari, Senin (2/5/2011) menyerahkan berkas dan barang bukti kasus narkoba Bupati Teluk Wondama Albert H Torey yang telah selesai proses penyidikannya, kepada Kejaksaan Negeri Manokwari.

Shabu

Ditargetkan, kurang 20 hari kasus ini dapat dilimpahkan ke pengadilan. Torey dan istri keduanya, Vivien Andriana Susilawati, datang di Kejari Manokwari sekitar pukul 13.45 Wit, diantar aparat dari Polres Manokwari dan Polda Papua.

Keduanya pun langsung diserahkan kepada Kepala Kejari Paryono. Menurutnya, kedua terdakwa dikenai pasal 112 dan 127 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. "Torey dikenai pasal berlapis. Dia sebagai orang yang menyimpan, menguasai, dan menggunakan narkotika. Demikian juga istrinya," ujarnya usai menerima berkas dan terdakwa.

Sebelumnya terdakwa tertangkap tangan di kediamannya saat mengonsumsi shabu, tepat sebulan lalu, (1/4/2011). Di tempat kejadian, polisi menemukan 0,89 gram shabu, serta alat hisap (bong). Terdakwa diduga telah lama memakai narkotika, bahkan selama menjabat sebagai bupati selama lima tahun. Dia juga menjadi salah satu target satuan narkoba di Polres.

Hingga pukul 15.30 Wit, keduanya menjalani pemeriksaan di ruangan Kasi Pidana Umum. Torey maupun kuasa hukumnya belum memberikan pernyataannya.Sumber: kompas.com

09.40 | 0 komentar | Read More