Otsus Papua Gagal, Pemerintah Pusat tidak Tanggap

JAKARTA. Otonomi Khusus Papua yang sudah sembilan tahun berjalan (sejak 2002) dinyatakan gagal. Pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri diminta bertanggungjawab, namun sampai saat ini, belum ada langkah konkret menanggapi kegagalan otsus ini.

Demikian dingkapkan oleh Zack Z Rumpedai, Koordinator Koalisi Mahasiswa Papua Bersatu (KMPB), saat mendatangi Kantor Kementerian dalam Negeri bersama 30-an mahasiswa Papua, di Jakarta, Senin (2/5).

Rumpedai mengatakan, jelas-jelas otonomi khusus Papua sudah gagal, namun seperti tidak ada tindakan tegas dari pusat untuk menanggapi situasi ini. Gagalnya otsus kata dia, terutama karena banyak dana otsus yang tidak dipakai untuk kesejahteraan rakyat, tetapi untuk kesejahteraan para pejabat.

"Gagalnya otsus di Papua karena makin menyuburkan praktek korupsi di kalangan pejabat, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Sementara itu, rakyat Papua tetap saja miskin," ungkapnya.

"Kalau saja dana-dana otsus itu dipakai dengan baik, maka situasinya mungkin akan lain. Jadi untuk apa otsus kalau tidak menyejahterakan orang Papua. Kami menilai Otonomi khusus di Papua sudah gagal total," tandas Rumpedai kepada Media Indonesia.

Rumpedai memberi contoh misalnya manipulasi data dan laporan keuangan fiktif yang banyak dilakukan pejabat Papua. Selain itu, pencairan dana otsus pada akhir tahun anggaran (September-oktober) yang dinilai Rumpedai tidak efektif untuk pelayanan kebutuhan masyarakat, dan lagi rekrutmen PNS masih banyak dari orang-orang di luar Papua. Selain itu, katanya, mental pejabat Papua yang jadi artis ibu kota RI karena waktunya lebih banyak di luar Papua.

"Gubernur Papua Barat misalnya, Abraham Arturi bersama bupati/wali kota, susah sekali ditemui di Papua, karena rata-rata mereka 10 hari di Papua dan 20 hari lainnya dinas di luar kota. Di Jakarta misalnya kita menjumpai mereka di hotel-hotel mewah. Mau jadi apa kalau mental pejabat seperti ini," gugat Rumpedai.

Maka itu, ujarnya lagi pemerintah pusat segera ambil tindakan tegas untuk menanggapi parahnya situasi di Papua karena otsus yang tidak jalan. "Kami datang ke sini untuk meminta pemerintah pusat, Mendagri agar segera mengevaluasi otsus di Papua. Kalau pun sudah evaluasi, beri tindakan tegas. Kontrol pemerintahan daerah, tertibkan pejabat-pejabatnya, seret juga koruptor-koruptornya," pungkas Rumpedai. Sumber: Media Indonesia.

Artikel Terkait :

Gubernur Papua-Papua Barat Disebut Mirip Artis
Papua Barat Masuk Dalam 5 Provinsi Termiskin di Indonesia.
Anggota Dewan tidak Jujur Terkait Deposito Dana Otsus Papua.

14.12 | 0 komentar | Read More

Gubernur Papua-Papua Barat Disebut Mirip Artis

Gubernur Papua-Papua Barat Disebut Mirip Artis
Lantaran Lebih Banyak Berada di Jakarta dan Sulit Ditemui

JAKARTA (Senin, 2 Mei 2011) – Sekelompok massa yang menamakan diri Koalisi Mahasiswa Papua Bersatu (KMPB) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Kementrian DalamNegeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (2/5). Massa aksi yang dipimpin Zack Z Rumpedai ini menyoroti implementasi otonomi khusus Papua yang sudah berjalan semibilan tahun, yang menurut mereka gagal total.

Penyebab kegagalan menurut mereka adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah Papua dan Papua Barat. Gubernur Papua Barnabas Suebu dan Gubernur Papua Barat Abraham Oktovianus Atururi beserta seluruh bupati/walikota di kedua provinsi itu, dinilai tidak serius mengurus rakyat. Mereka menyebut para pejabat itu mirip artis, lantaran sulit ditemui.

“Gubernur Papua Barnabas Suebu dan Gubernur Papua Barat Abraham Oktovianus Atururi bersama bupati/walikota, kepala dinas, kepala keuangan, kepala seksi tingkat provinsi dan kabupaten/kota di seluruh tanah Papua adalah artis ibukota negara RI,” ujar Zack Rumpedai seperti tertuang dalam keterangan tertulisnya yang dibagikan ke wartawan di tengah aksi.

Dia menyebut, dalam sebulan para pejabat di Papua dan Papua Barat rata-rata hanya 10 hari saja ada di Papua. Sementara, yang 20 hari sisanya berada di luar daerah. “Dimana mereka mudah ditemui di hotel-hotel mewah, mall mewah, restoran mewah di Jakarta daripada di Tanah Papua. Ironis memang. Itulah perilaku pejabat pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat,” lanjut Zack.

“Jika tidak percaya, lakukan saja survey ke hotel-hotel dan fasilitas hiburan di Jakarta dan pengecekan peredaran uang daerah yang beredar di Jakarta,” tantang Zack.

Mereka juga menyoroti rekrutmen CPNS di provnsi dan kabupaten/kota di Tanah Papua, yang dinilainya belum memprioritaskan orang asli Papua. Kedua gubernur juga dinilai tidak transparan soal program pembangunan.

Program pendidikan untuk seribu doktor juga dinilai gagal. Alasannya, yang mengikuti program doktor kebanyakan usianya sudah menjelang pensiun. Program biaya siswa juga dipertanyakan, lantaran menurut Zack, banyak mahasiswa Papua yang tidak mendapatkan beasiswa. Mereka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan mengatasi maraknya dugaan korupsi di Tanah Papua.

Sementara, pemerintah pusat juga dinilai tidak serius mengawal otonomi khusus Papua. Antara lain menurut mereka, ada dualisme aturan. Untuk tingkat provinsi diberlakukan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang otsus Papua, sedang untuk kabupaten/kota menggunakan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

“Pencairan dana otsus papua tiap tahun dicairkan pada akhir tahun anggaran, yakni Septeber-Oktober, sehingga dana tidak bisa dimanfaarkan efektif. Bahkan terlihat adanya manipulasi data dan banyaknya laporan keuangan yang fiktif,” demikan tertuang dalam selebaran pernyataan sikap KMPB.

Massa aksi juga membawa sejumlah poster, yang antara lain berbunyi ‘Tolong Tangkap Koruptor Papua’, ‘Otsus Gagal Total’. Sejumlah aparat kepolisian menjaga aksi yang berlangsung persis di pintu utama gedung kementrian yang dipimpin Gamawan Fauzi itu. Sumber: Jawa Pos National Network

Artikel Terkait :

Anggota Dewan tidak Jujur Terkait Deposito Dana Otsus Papua.
Otsus Papua Gagal, Pemerintah Pusat tidak Tanggap.
Papua Barat Masuk Dalam 5 Provinsi Termiskin di Indonesia.

10.04 | 0 komentar | Read More